Profil dan Sejarah Singkat

Sejarah Singkat

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul berdiri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul No. 122 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada mulanya berdiri sendiri, namun pada tahun 2008 bergabung dengan Dinas Pariwisata Bantul. Penggabungan organisasi tersebut berlangsung selama delapan tahun dan pada tahun 2016, Dinas Kebudayaan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kembali resmi berpisah menjadi dua sesuai organisasi berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 terkait Organisasi Perangkat Daerah. Dengan berpisahnya Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, diharapkan Dinas Kebudayaan akan lebih maksimal dalam mengelola beragam produk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Bantul dengan memaksimalkan serapan Dana Keistimewaan (DANAIS). 

Pada Tahun 2019, berdasarkan SK Bupati, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

Kedudukan

  1. Dinas merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan  keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan program kerja Dinas;
  • perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
  • penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
  • pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
  • pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
  • pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
  • pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
  • pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
  • pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
  • pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
  • pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan bidang kebudayaan;
  • pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
  • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Media Sosial Disbud

igdisbud

fbdisbud

twdisbud

Pengunjung
  • Pengunjung: 128489
  • Online: 8
  • Hari ini: 71